Infolutim.com

SulSel, Luwu Timur.Ketua PWRI & Lembaga Kajian Dan Advokasi HAM Indonesia, Arham.MS Mengecam dan mengutuk keras perilaku premanisme pemilik tambang yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.

“Kami turut keberatan dengan perlakuan tersebut dan meminta kepada Polres luwu Timur untuk segera mungkin melakukan penyelidikan & penyidakan”.

Dan kalau tambang tersebut ilegal maka tidak ada alasan polres Luwu Timur, Kepolisian  harus tegas tutup tambang tersebut.

Arham Ketum Lak-Ham RI mempertegas kembali bahwa mengecam dan mengutuk keras ulah pemilik tambang. Dan kepada Polres  Luwu Timur harus menutup tambang ilegal tersebut dan segera proses hukum pemilik tambang.

Ia menambahkan tidak akan pernah biarkan anggota wartawan dipukul atau apapun sepanjang melakukan tugasnya.”tutur Arham.

Pelaku tindak kekerasan  terhadap wartawan  dapat diancam hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta.

Dengan tetap menjaga asas praduga tak bersalah, dalam pasal 4 UU pers menjamin kemerdekaan pers. Pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan atau informasi.

Dalam ketentuan pidana,, pasal 18 UU pers itu disebutkan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 diancam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

(AA-IL)