Breaking News

PEMOTONGAN BANTUAN SISWA MISKIN BISA DIPIDANAKAN

Pemotongan Bantuan Siswa Miskin Bisa Dipidanakan

infolutim.com

Maraknya pemotongan terhadap dana bantuan siswa miskin (BSM) menjadi permasalahan dan perbincangan di masyarakat. Seperti yang terjadi di daerah daerah lain.

Dari kasus seperti diatas, menurut Koordinator Indonesia Timur Corruption Watch (ITCW) Jasmir L Laingting mengatakan, pemotongan BSM siswa bisa dipidanakan. Pelaku, katanya, bisa dijerat Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Utamanya Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipina dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Dijelaskan pada ayat (2) Undang-undang tersebut menegaskan, Lembaga yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan denda paling banyak Rp750 juta.

“BSM termasuk dalam kategori dana penanganan fakir miskin karena program itu diluncurkan untuk penanganan fakir miskin agar anaknya tidak sampai putus sekolah,” paparnya.

Jasmir meminta pemerintah baik pihak Dinas terkait maupun Bupati selaku penentu kebijakan untuk menindak tegas bawahannya yang melakukan penyalagunaan wewenang. “Bupati harus menindak tegas oknum pihak sekolah yang telah memotong hak-hak untuk siswa miskin,” tegasnya.

BSM Untuk Menghilangkan Halangan Siswa Miskin

            Program BSM adalah Program Nasional Yang  bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajib belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Melalui program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya.

Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di kabupaten/kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa dberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah, dan uang saku siswa untuk sekolah.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) berdasarkan Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu.

Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dimana dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi, bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut dalam rangka pemerataan pendidikan khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap bersekolah, pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan serta kementrian Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga perguruan  Tinggi dengan besaran yaitu SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun, SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun, SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 pertahun.

“ANDI ADE SN”

Check Also

Menjadi Narasumber, Kadis Pendidikan Luwu Timur Tunjukkan KP1 Sektor Pendidikan

Menjadi Narasumber, Kadis Pendidikan Luwu Timur Tunjukkan KP1 Sektor Pendidikan INFOLUTIM.COM- Bupati Luwu Timur yang …