Infolutim.com-

Malili , Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer (FKH-K2) Kabupaten Luwu Timur melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Luwu Timur.Terkait peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 dan 37 tahun 2018, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018.

Aksi ini Menuntut beberapaa permasalahan terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) karna dinilai sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan,dan menganggap peraturan tersebut, seakan menutup peluang honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS karena batasan usia,serta meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur agar memperhatikan Kesejahteraan Honorer.

Ketua FKH-K2 Lutim, Muhammad Hukama,Menyampaikan kepada Pemerintah Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) menolak keputusan pemerintah Permenpan-RB,dan Kami meminta agar Pemerintah Daerah Menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mencarikan  solusi dan memberikan kebijakan Khusus Daerah terhadap status Honorer.

Bupati Luwu Timur,H.M. Thorig Husler yang menerima aksi para honorer tersebut dan berjanji, akan memerintahkan dinas terkait agar supaya mencatat semua tuntutan saudara saudara honorer untuk kita perjuangkan  ke Pemerintah Pusat.

Husler juga mengatakan,kesejahteraan para honorer menjadi salah satu PR pemerintah untuk dilaksanakan di tahun 2019 mendatang.Guru honorer yang selama ini hanya menerima upah 300 sampai 600 ribu perbulan dari anggaran Dana BOS Pusat tidak boleh terjadi lagi.

“ Saya akan menganggarkan Dana BOS Daerah untuk pendidikan sebanyak 22 Milyar tahun depan,untuk upah honorer yang nantinya akan menerima upah 1 juta atau  sampai 1 juta lebih,dan bagi sekolah terpencil akan di sesuaikan dengan porsinya”tutup Husler.

“Soekma-IL”