Infolutim.com-Jakarta – Petrus Bala Pattyona, SH, MH, C.LA mengajukan permohonan uji materi (Judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 458 ayat 6 yang menyatakan ;

“Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain”

Bahwa frasa tersebut bertentangan dengan undang undang dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan;

“Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pemohon tersebut didampingi oleh 30 Advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) dari beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Andi Raja Nasution, SH, C.PL dari Makassar, Sulawesi Selatan

Andi Raja Nasution yang akrab disapa (ARN) pada pokoknya “Memohon agar mahkamah menyatakan bahwa frasa tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,”

Selain itu, profesi advokat sesuai ketentuan Undang Undang nomor 18 tahum 2003 tentang advokat, bahwa dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan

“Oleh karena itu, haruslah dimaknai seluas luasnya, jangan terlampau sempit (strict law) sebab hukum itu fleksibel” ungkap ARN dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/3/2019)

“Ketentuan tersebut menurut ada pembatasan kepada hak-hak warga negara yang berprofesi sebagai advokat.” tambahnya

Usai sidang, Sahala, TP. Hutabarat juga sebagai kuasa hukum pemohon mengatakan, tanggapan Panel Hakim MK merupakan masukan yang berharga dan sebagai bahan untuk melengkapi permohonan.

“Kita beranggapan di samping Pak Petrus sebagai pemohon yang mengalami masalah dalam persidangan, hal ini juga berpotensi merugikan para advokat yang lain,” ungkap Sahala.

Selaku Pemohon, Petrus pernah mengalami peristiwa di Gedung Arsip Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018 saat mendampingi 4 Komisioner KIP Nagan Raya selaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam persidangan itu, Petrus ditolak karena adanya frasa Penyelenggara Pemilu tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang terdapat dalam pasal 458 ayat 6 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Sidang panel dipimpin oleh Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Saldi Isra dengan anggota Arief Hidayat dan I Dewa Gede Palguna.

Saat menanggapi permohonan pemohon, meminta agar melakukan perbaikan pada dalil dalil pemohonan pemohon, dan diberi waktu hingga 27 Maret 2019, sekira pukul 10.00 WIB mendatang.

 

(Ds)

KOMENTAR